Jakarta, 29 April 2025 – Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tampil sebagai perwakilan Indonesia dalam forum internasional Side Event of 2025 United Nations ECOSOC Forum on Financing for Development (FFD) yang diselenggarakan di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Dalam kesempatan ini, BSI menyoroti potensi keuangan syariah sebagai bagian dari solusi strategis untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Forum yang digagas oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (UN ECOSOC) ini merupakan bagian penting menuju Konferensi Internasional Keempat tentang Pembiayaan untuk Pembangunan (FfD4), yang akan digelar pada Juni–Juli 2025 di Spanyol. Konferensi ini menjadi forum sepuluh tahunan yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan global dalam merumuskan pendekatan pembiayaan pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan berkeadilan.
BSI menyampaikan kerangka kerja pembiayaan syariah yang dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip SDGs, seperti keadilan, keberlanjutan, dan pemerataan akses. Direktur Keuangan & Strategi BSI, Ade Cahyo Nugroho, menegaskan bahwa inklusivitas merupakan kekuatan utama sistem keuangan syariah dalam menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional.
“Prinsip-prinsip yang ada di keuangan syariah sangat sesuai dengan cita-cita pembangunan global, yang memperjuangkan manfaat ekonomi riil dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip tersebut menumbuhkan semangat untuk saling menguntungkan, yang didukung oleh kerangka etika dan dampak sosial dan lingkungan yang kuat. Selain itu, prinsip-prinsip ini memprioritaskan transparansi, yang menjadikan keuangan syariah bukan sekadar pilihan finansial, melainkan juga komitmen untuk masa depan yang lebih adil dan bertanggung jawab,” kata Cahyo.
BSI memaparkan sejumlah langkah konkret dalam mendukung pencapaian SDGs dan target Net Zero Emission (NZE) 2060 Indonesia. Salah satunya melalui kampanye Green Business Culture, pengukuran emisi karbon berbasis platform Digital Carbon Tracking, serta penyaluran pembiayaan berkelanjutan ke sektor UMKM, produk ramah lingkungan, dan energi bersih.
BSI juga aktif berkolaborasi dengan Bappenas dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah melalui inisiatif Green Zakat, yang tidak hanya menargetkan pengentasan kemiskinan, namun juga mendukung pelestarian lingkungan.
“Selain itu, BSI juga mengumumkan keanggotaan terbaru dalam United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), yang memperkuat komitmen BSI dengan menandatangani Principles for Responsible Banking. Bersama-sama, kita membayangkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” paparnya.
BSI memiliki visi untuk menjadi The Best Global Islamic Bank Based on Implementation Sustainable Finance. Visi ini dijalankan melalui tiga pilar utama dalam implementasi ESG: sustainable banking, sustainable operation, dan sustainable beyond banking. Ini mencakup penguatan tata kelola, perlindungan data, perluasan akses layanan keuangan, serta optimalisasi distribusi ZISWAF.
Komitmen tersebut terefleksi pula dalam penerbitan instrumen pembiayaan Sustainability Sukuk senilai Rp3 triliun, yang merupakan sukuk keberlanjutan pertama di Indonesia. Instrumen ini telah memberikan dampak nyata, diantaranya:
-
Penyediaan 152 fasilitas kesehatan dan 78 fasilitas pendidikan.
-
Akses layanan kesehatan untuk lebih dari 168.000 orang.
-
Akses pendidikan lebih baik bagi 80.000 siswa.
-
Penyediaan 148.000 MWh energi bersih, setara pengurangan 130.000 ton CO₂e.
-
Pembangunan 28.000 rumah yang bermanfaat untuk 84.000 orang dengan akses air bersih.
Total emisi yang dapat dihindari dari sukuk ini diperkirakan mencapai 45 juta ton CO₂e, menandakan kekuatan pembiayaan syariah dalam menciptakan dampak lingkungan yang positif.
Tak hanya itu, BSI mengembangkan Green Zakat Framework bekerja sama dengan UNDP dan BAZNAS. Kerangka ini bertujuan menggabungkan aspek sosial dan lingkungan dalam distribusi zakat, menjadikannya instrumen baru dalam pembangunan berkelanjutan.
“Keuangan syariah menjadi kekuatan penting dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia dan memberikan kontribusi substansial bagi pembiayaan dan sosial. Peran penting ini ditampilkan dalam Kerangka Pembiayaan Nasional Terpadu, Asta Cita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, dan Rencana Induk Keuangan Islam Indonesia. Ini diwujudkan dalam kebijakan yang dibentuk oleh peraturan keuangan berkelanjutan,” tutup Cahyo.
Sementara itu, keterlibatan BSI di forum internasional ini mendapatkan dukungan penuh dari Bappenas. Direktur Pendanaan Multilateral Bappenas, Agustin Arry Yana, menyebut BSI sebagai representasi yang relevan untuk membawa semangat ekonomi syariah Indonesia ke level global.
“Kami melihat kiprah dan pencapaian BSI selama ini di sektor perekonomian syariah menjadikannya cocok sebagai representasi Indonesia di forum UN ECOSOC ini. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan semangat Asta Cita dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya. (Redaksi)
