Jakarta, 29 April 2025 – Bank Syariah Indonesia (BSI) tampil sebagai perwakilan Indonesia dalam Side Event of 2025 United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) Forum on Financing for Development (FFD), yang berlangsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat. Dalam forum tersebut, BSI memaparkan pentingnya peran keuangan syariah sebagai bagian dari kerangka pembiayaan yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Forum ECOSOC merupakan wadah resmi yang mengkoordinasikan isu-isu sosial, ekonomi, dan pembangunan global. Dalam rangka menuju Konferensi Internasional Keempat tentang Pembiayaan untuk Pembangunan (FfD4) yang akan digelar di Spanyol pada Juni-Juli 2025 mendatang, forum ini menjadi ajang penting untuk bertukar pandangan mengenai pembiayaan pembangunan berkelanjutan.
Dalam presentasinya, BSI menekankan prospek cerah bagi sektor keuangan syariah secara global, terutama karena prinsip-prinsip yang diusung sejalan dengan SDGs, yakni keadilan, pemerataan, inklusivitas, serta kesejahteraan sosial. Direktur Keuangan & Strategi BSI, Ade Cahyo Nugroho, menegaskan bahwa aspek inklusivitas menjadi salah satu kekuatan utama keuangan syariah.
“Inklusivitas menjadi salah satu nilai unik keuangan syariah yang dilirik oleh masyarakat dunia. Pasalnya, melalui aspek inklusivitas, sektor keuangan syariah menghadirkan layanan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama dari kalangan yang selama ini underbanked dan unbanked,” ujar Ade Cahyo.
Ia melanjutkan bahwa keuangan syariah tidak hanya berperan memberdayakan individu, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan global yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Prinsip-prinsip yang ada di keuangan syariah sangat sesuai dengan cita-cita pembangunan global, yang memperjuangkan manfaat ekonomi riil dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip tersebut menumbuhkan semangat untuk saling menguntungkan, yang didukung oleh kerangka etika dan dampak sosial dan lingkungan yang kuat. Selain itu, prinsip-prinsip ini memprioritaskan transparansi, yang menjadikan keuangan syariah bukan sekadar pilihan finansial, melainkan juga komitmen untuk masa depan yang lebih adil dan bertanggung jawab,” kata Cahyo.
Dalam kesempatan tersebut, BSI juga menyampaikan beberapa agenda besar untuk mendorong keuangan syariah yang lebih inklusif dan mendukung pencapaian SDGs. Salah satu upayanya adalah mendukung target Net Zero Emission (NZE) Indonesia tahun 2060 melalui kampanye Green Business Culture, penghitungan emisi karbon perusahaan dengan platform Digital Carbon Tracking, serta penyaluran pembiayaan berkelanjutan ke sektor UMKM, produk ramah lingkungan, dan energi bersih. BSI turut bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memperluas ekosistem keuangan syariah melalui inisiatif Green Zakat.
Terkait penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), BSI memiliki tiga pilar utama: sustainable banking, sustainable operation, dan sustainable beyond banking. Pilar-pilar tersebut mencakup inisiatif dalam tata kelola perusahaan, digitalisasi, perlindungan data, perluasan akses keuangan, serta optimalisasi distribusi zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).
Ade Cahyo menegaskan bahwa BSI memiliki visi besar dalam penerapan keuangan berkelanjutan berbasis syariah.
“Selain itu, BSI juga mengumumkan keanggotaan terbaru dalam United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), yang memperkuat komitmen BSI dengan menandatangani Principles for Responsible Banking. Bersama-sama, kita membayangkan masa depan yang lebih hijau dan bererkelanjutan,” paparnya.
Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI telah mengembangkan berbagai instrumen keuangan berkelanjutan. Salah satu yang paling menonjol adalah Sustainability Sukuk atau Sukuk Mudharabah Keberlanjutan. Instrumen ini termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Sosial (KUBS), dan telah menciptakan dampak sosial-lingkungan yang signifikan.
BSI mencatat sejumlah capaian dari penerbitan Sukuk tersebut, antara lain:
- Penyediaan 152 fasilitas kesehatan dan 78 fasilitas pendidikan
- Peningkatan akses layanan kesehatan untuk lebih dari 168.000 orang penerima manfaat
- Penyediaan infrastruktur pendidikan yang lebih baik untuk 80.000 siswa
- Penyediaan 148.000 MWh energi bersih yang mengurangi 130.000 ton setara CO₂
- Penyediaan 28.000 rumah yang memberi manfaat air bersih bagi 84.000 orang
Diperkirakan Sukuk ini berkontribusi pada penghindaran emisi CO₂e hingga 45 juta ton. Selain itu, BSI juga memajukan program Green Zakat, hasil kerja sama dengan BAZNAS RI dan UNDP, yang mengintegrasikan nilai keberlanjutan dalam zakat dan memberikan dampak bagi lingkungan dan sosial.
“Keuangan syariah menjadi kekuatan penting dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia dan memberikan kontribusi substansial bagi pembiayaan dan sosial. Peran penting ini ditampilkan dalam Kerangka Pembiayaan Nasional Terpadu, Asta Cita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, dan Rencana Induk Keuangan Islam Indonesia. Ini diwujudkan dalam kebijakan yang dibentuk oleh peraturan keuangan berkelanjutan,” tutup Cahyo
Sementara itu, Direktur Pendanaan Multilateral Bappenas, Agustin Arry Yana, menjelaskan bahwa keterlibatan BSI di forum ECOSOC sangat strategis karena ketahanan, fleksibilitas, dan keberlanjutan yang dimiliki oleh ekonomi syariah. Menurutnya, BSI adalah representasi yang tepat untuk membawa aspirasi Indonesia ke tingkat global.
“Kami melihat kiprah dan pencapaian BSI selama ini di sektor perekonomian syariah menjadikannya cocok sebagai representasi Indonesia di forum UN ECOSOC ini. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan semangat Asta Cita dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya. (Redaksi)
