Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengemukakan pandangannya mengenai pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan dapat dimulai secara bertahap. Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Rabu, 15 Januari 2025, Anwar menyarankan agar pemerintah memulai program tersebut dengan frekuensi satu hingga dua hari dalam seminggu, sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. “Menurut saya, kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas, maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada,” ungkap Anwar. Ia menambahkan bahwa jika anggaran sudah tersedia pada tahun berikutnya, pelaksanaan bisa diperluas menjadi lima atau enam hari dalam seminggu.
Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program MBG adalah keterbatasan anggaran yang telah ditetapkan. Anwar menggarisbawahi pentingnya pencarian sumber pendanaan alternatif untuk mendukung program ini. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Najamuddin, juga mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam. Anwar menekankan bahwa pemanfaatan dana ZIS harus sesuai dengan ketentuan syariah. “Kalau dari dana zakat, tentu akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa MBG sebaiknya ditujukan untuk anak-anak dari keluarga fakir dan miskin, bukan untuk anak-anak dari keluarga mampu.
Di sisi lain, Anwar juga mempertanyakan bagaimana mungkin negara yang kaya akan sumber daya alam memiliki anggaran yang kurang untuk mendukung program MBG. Ia merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan segala isinya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. “Sudah saatnya bagi pemerintah mengevaluasi semua kontrak-kontrak yang ada terkait pengelolaan sumber daya alam,” jelas Anwar. Ia menyoroti bahwa pengusaha di bidang pertambangan telah banyak menikmati keuntungan dari konsesi yang diberikan oleh pemerintah, sehingga saatnya bagi pemerintah untuk memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat.
Anwar berharap agar pemerintah bersikap berani dan tegas dalam menentukan pembagian hasil antara pemerintah dan pengusaha agar sesuai dengan amanat UUD 1945. Dengan langkah ini, ia yakin bahwa dana yang dapat dimiliki oleh pemerintah akan meningkat secara signifikan. “Jika ini bisa dilakukan, maka hasilnya tentu akan bisa membuat dana yang bisa dimiliki oleh pemerintah akan meningkat dengan tajam,” tegasnya. Hal ini akan memungkinkan lebih banyak program, termasuk MBG, untuk mendapatkan pembiayaan yang memadai.
Program Makanan Bergizi Gratis diharapkan dapat memberikan akses makanan bergizi kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dapat teratasi dengan baik. Namun, tantangan terkait alokasi anggaran dan sistem distribusi logistik tetap menjadi perhatian utama. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya menyatakan bahwa anggaran sebesar Rp 71 triliun hanya cukup hingga Juni 2025 dan belum mampu mencakup seluruh anak sekolah di Indonesia. “Kalau tahun depan mau semua dari Januari, maka perlu anggaran Rp 420 triliun,” kata Zulkifli dalam rapat koordinasi terbatas.
Dengan demikian, meskipun niat baik dari pelaksanaan program MBG sangat jelas, masih banyak aspek yang perlu diperhatikan agar program ini dapat berjalan efektif dan efisien. Pemerintah diharapkan dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua aspek terkait pelaksanaan program ini untuk memastikan bahwa tujuan utamanya, memberikan akses makanan bergizi kepada seluruh anak-anak Indonesia, dapat tercapai secara optimal.
